OJK tingkatkan kolaborasi perkuat governansi sektor jasa keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan sinergi dan juga kolaborasi dengan kementerian/lembaga, asosiasi profesi, lalu akademisi ke bidang Governance, Risk, and Compliance (GRC) di menguatkan governansi dan juga penegakan integritas sektor jasa keuangan (SJK).

 

“Untuk menggalang terwujudnya pengerjaan nasional juga pengembangan governansi kolaboratif menuju Negara Indonesia Emas 2045, fungsi GRC khususnya pada sektor jasa keuangan diharapkan mampu berubah menjadi penggerak pada peningkatan sinergi khususnya di mengoptimalkan manajemen risiko pada implementasi ESG juga sustainability dan juga penanganan permasalahan cybersecurity,” kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena pada Jakarta, Senin.

 

Hal yang dimaksud disampaikan Sophia di Wadah Pre-Risk & Governance Summit (RGS) dengan tema “Meningkatkan Awareness Industri Jasa Keuangan serta Asosiasi Profesi GRC pada Cybersecurity Risk juga Climate Change Risk”.

 

Forum Pre-RGS diselenggarakan OJK dengan melibatkan partisipasi berpartisipasi para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan isu signifikan terkait GRC sebagai masukan tema pada Diskusi RGS Tahun 2024 yang rencananya akan diselenggarakan pada November 2024.

 

Forum yang dimaksud mengeksplorasi implementasi Environment, Social, and Governance (ESG) dan juga sustainability dan juga penanganan cybersecurity dengan para ahli yang digunakan berasal dari praktisi, akademisi, lembaga kemudian asosiasi profesi bidang GRC.

 

Lebih lanjut di pendalaman pembukaan diskusi ESG lalu sustainability terdapat beberapa hal yang digunakan ditekankan, antara lain perlunya standardisasi pelaporan berkelanjutan dan juga assurance khususnya di dalam sektor publik, peran akuntan pada pelaksanaan ESG khususnya pada transparansi penyajian informasi untuk mengupayakan proses pengambilan keputusan, juga pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, asosiasi profesi lalu lembaga bidang GRC pada peningkatan kesadaran, pengembangan, satu di antaranya enforcement pengawasan atau pemantauan untuk melakukan konfirmasi going concern implementasi inisiatif dan juga kebijakan ESG.

 

Sementara itu, di pembukaan diskusi penanganan cybersecurity terdapat beberapa hal yang tersebut menjadi fokus perhatian, antara lain pentingnya evaluasi kemudian kepatuhan rute industri dengan Undang-undang Perlindungan Angka Pribadi, mitigasi menghadapi kerjasama teknologi informasi dengan pihak ketiga yang tersebut rutin berubah jadi celah serangan siber, pentingnya pemahaman keamanan siber tiada hanya saja dari sisi rute bidang usaha serta teknologi informasi melainkan juga peningkatan pemahaman juga kesadaran sumber daya manusia dan juga pengembangan lingkungan untuk identifikasi juga penanganan serangan siber.

 

Selanjutnya Pertemuan RGS 2024 akan diselenggarakan dengan mengedepankan sinergi serta kolaborasi dari kementerian/lembaga, asosiasi profesi bidang GRC, akademisi dan juga para pemangku kepentingan terkait lainnya dengan pendalaman melawan topik strategis berdasarkan hasil diskusi Pre-RGS untuk dapat memenuhi permintaan terkini sektor jasa keuangan juga pemangku kepentingan, mengupayakan acara strategis pembangunan nasional serta menguatkan penyampaian arahan penting OJK terkait penguatan governansi lalu penegakan integritas dalam Indonesia.