Ibukota – Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana mengemukakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkatkan kepercayaan rakyat dan juga citra positif dari para pemangku kepentingan.
“Opini WTP tidaklah hanya sekali meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga meningkatkan rating dan juga citra positif para pemangku kepentingan (stakeholder). Selain itu, opini WTP menggerakkan perbaikan tata kelola good governance pada membantu pencapaian visi serta misi entitas dan juga merupakan cerminan menghadapi tata kelola keuangan yang dimaksud baik,” ucapannya pada waktu menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) melawan 12 Laporan Keuangan (LK) kementerian/lembaga tahun 2023 di dalam Kantor Pusat BPK, diambil dari informasi resmi, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pihaknya turut berkontribusi pada pencapaian tujuan negara yang digunakan selaras dengan visi Tanah Air Emas 2045 melalui pemeriksaan menghadapi pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang tersebut inklusif serta berkualitas.
Pemeriksaan BPK dinilai harus mampu memberikan pandangan yang digunakan komprehensif lalu terarah berhadapan dengan capaian kinerja pemerintah sesuai dengan rencana strategis pemerintah yang telah terjadi ditetapkan, juga berkualitas serta wajib untuk selaras (inline) dengan rencana strategis kementerian/lembaga.
Hasil pemeriksaan yang tersebut berkualitas diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap upaya optimalisasi pencapaian visi lalu misi pemerintah yang dimaksud tertuang pada visi dan juga misi kementerian/lembaga. Untuk dapat mencapai visi dan juga misi tersebut, lanjut dia, maka diperlukan pemerintahan dengan tata kelola yang tersebut baik (good governance).
"Pengelolaan keuangan negara harus dijalankan secara seimbang antara akuntabilitas dan juga fleksibilitas. Pelaksanaan kegiatan tak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang hanya sekali berorientasi pada rute semata, namun harus lebih tinggi berfokus pada pencapaian output serta outcome yang dimaksud bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Nyoman menyampaikan bahwa BPK berperan penting bagi pemerintah sebagai quality assurance di pencapaian visi lalu misi dengan melakukan konfirmasi adanya good governance pada setiap kementerian/lembaga. Salah satu indikator good governance adalah opini hasil pemeriksaan menghadapi LK.
“Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang mana baik adalah opini hasil pemeriksaan berhadapan dengan laporan keuangan. Untuk memperoleh opini WTP, maka laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang digunakan efektif,” kata Anggota I BPK.
LHP 12 kementerian/lembaga yang digunakan disampaikan yang disebutkan adalah Kementerian Koordinator Area Politik, Hukum lalu Keamanan, Badan Siber juga Sandi Negara, Badan Security Laut, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Meteorologi, Klimatologi, juga Geofisika, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, kemudian Dewan Ketahanan Nasional.
Artikel ini disadur dari BPK: Opini WTP tingkatkan kepercayaan publik